JAKARTA, FOKUSJabar.id: Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief menyarankan Presiden Joko Widodo berkantor sementara di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk menunjukkan kepedulian pemerintah pusat terhadap warga yang sedang tertimpa musibah gempa.
“Maaf, untuk perkawinan putranya saja Jokowi bisa berpindah kantor sementara di Solo, masak untuk bencana besar lombok tidak dilakukan,” kata Andi di akun twitternya @AndiArief__.
Lebih lanjut Andi juga mempertanyakan alasan pemerintah tidak menetapkan situasi pascagempa di Lombok sebagai bencana nasional.
“Alasan pariwisata jangan jadi penghalang penetapan status bencana,” ujar andi, seperti dilansir CNN.
Pemerintah melalui Sekretaris Kabinet Pramono Anung sebelumnya mengakui bahwa sektor pariwisata jadi salah satu pertimbangan pemerintah tidak menetapkan status bencana nasional terhadap gempa di Lombok.
“Kalau kami menyatakan bencana nasional berarti bencana itu seluruh nasional, dan menjadikan travel warning. Negara-negara bukan hanya ke Lombok tapi bisa ke Bali dampaknya luar biasa, yang biasanya tidak diketahui oleh publik,” ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/8/2018). “Begitu dinyatakan bencana nasional maka seluruh Pulau Lombok akan tertutup untuk wisatawan dan itu kerugiannya lebih banyak.”
Menurut Andi Arief alasan pemerintah itu tidak tepat. Sebab, menurut dia, simpati dunia internasional justru akan besar jika gempa Lombok dinyatakan bencana nasional.
“Bukankah orang akan lebih peduli jika tempat favoritnya mendapat musibah?” kata Andi.
(Agung)
