BANDUNG, FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berupaya mengejar target untuk mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI). Salah satu kendala yang masih mengganjal saat ini, yakni permasalahan aset.
Wakil Wali Kota Bandung Oded M Danial mengaku terus berupaya mendorong percepatan penuntasan masalah aset milik Pemkot Bandung. Salah satunya dengan berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Pj Gubernur Jawa Barat M Iriawan serta Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar Iwa Karniwa untuk penataan aset tersebut dan Pemprov Jabar pun menyatakan kesiapan membantu Kota Bandung.
“Respon positif dari Pemprov Jabar ini kita tindak lanjuti dengan rapat koordinasi dengan camat dan lurah. Bahkan secara khusus, Pak Iwa (Sekda Provinsi Jabar) hadir langsung,” kata Oded di Bandung, Senin (20/8/2018).
Sementara itu, Sekda Provinsi Jabar memberikan paparan terkait cara Pemprov Jabar meraih opini WTP selama tujuh tahun berturut-turut. Bahkan secara tegas, Iwa mengajak seluruh pimpinan SKPD dan kewilayahan untuk langsung turun tangan dalam penataan aset.
“Kalau tidak turun tangan, ya sulit untuk raih WTP. Komitmen dari pimpinan SKPD pun berperan penting dalam hal penilaian laporan keuangan pemerintah itu. Begitu pula dengan koordinasi dan komunikasi antar SKPD yang menjadi kunci kesuksesan,” tegas dia.
Pj Sekda Kota Bandung Dadang Supriatna menambahkan, saat ini Kota Bandung tengah menangani sisa dari total keseluruhan aset yang dikecualikan BPK. Pihaknya pun optimistis permasalahan aset Kota Bandung bisa tuntas tahun ini.
“Yang dikecualikan BPK itu ada tiga hal, yakni piutang sewa tanah, kewajiban jangka pendek dan aset tetap. Dan dalam penilaian BPK itu yang paling signifikan nilainya ya aset,” pungkas Dadang.
(Ageng/LIN)
