BANDUNG, FOKUSJabar.id: DPRD Provinsi Jawa Barat menandatangi kerja sama antara Koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait pencegahan tindak pidana korupsi.
“Ada penandatanganan APIP dengan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat pada penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten kota se- Jawa Barat di Gedung Sate dan kami mengapresiasi langkah preventif pemerintah terhadap upaya pencegahan korupsi,” kata Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Syahrir di Bandung, Rabu (18/7/2018).
Syaharir mengatakan, kerjasama tersebut berjalan baik dan saat ini memasuki penandatanganan yang ke-10 kalinya di Provinsi Jawa Barat. Dia berharap langkah ini akan diikuti oleh provinsi lainnya.
“Kerja sama ini sangat baik sekali, kita (Jawa Barat-red) masuk ke perjanjian kerjasama provinsi yang ke-10. Tentunya ini akan diikuti oleh provinsi provinsi lainnya,” kata Syahrir.
Walau berjalan Baik, Syahrir menerangkan bentuk kerjasama ini harus dibakukan dalam bentuk kerjasama dengan kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat sehingga kedepannya akan lebih terarah antara DPRD, APIP dan APH.
“Ini nanti akan mengedepankan kesepahaman dalam suatu penindakan ataupun pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah,” kata dia.
(Agung)
