“Ekonomi kerakyatan adalah ekonomi konstitusi, ekonomi UUD 1945 baik skala besar, kecil maupun mikro yang keseluruhannya dikelola bersama-sama dan didedikasikan untuk kesejahteraan rakyat,” kata mantan Gubernur Jabar penyabet ratusan penghargaan itu dalam diskusi bersama Forum Pemuda Jawa Tengah (Jateng) di Kafe Martabak Pro, Jalan Singosari Raya, Kota Semarang, Kamis (12/7/2018).
Dalam diskusi yang bertajuk ‘Pentingnya Memilih Pemimpin yang Membangun Ekonomi Kerakyatan untuk Kesejahteraan Ummat’ itu, Aher meminta pengamat ekonomi tidak mengecilkan makna dan arti ekonomi kerakyatan hanya dengan UKM.
“Dengan demikian, rakyat secara langsung terlibat seluruhnya dalam pengelolaan ekonomi mulai dari yang berskala besar hingga mikro. Sehingga jumlah masyarakat yang masuk dalam golongan kaya, terbagi secara merata,” kata Aher.
Menurut Aher, yang diinginkan oleh para pendiri bangsa ini adalah sebuah ekonomi yang maju di negeri yang ini, dan pada saat bersamaan ada pemerataan ekonomi secara proporsional.
Dalam konsep ekonomi, kata dia, seharusnya ada kesempatan yang sama bagi siapa saja untuk bisa bersaing. Rakyat dengan ekonomi kecil pun berhak mendapatkan akses ekonomi yang layak.
“Semuanya memiliki akses yang sama, tidak ada yang ditutup-tutupi. Semuanya terbuka bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Kemudian bagi masyarakat yang tidak mempunyai akases, tentu akan mendapatkan advokasi dari negara. Dibantu sampai dia mendapatkan ekonomi yang layak,” jelas dia.
Dirinya ingin menepis pernyataan banyak pihak yang mengatakan bahwa seolah-olah ekonomi kerakyatan adalah hanya UKM. Kemudian, lanjutnya, pada saat yang sama golongan ekonomi yang besar diartikan bukan ekonomi kerakyatan.
“Itulah yang salah,” pungkasnya.
(Ibenk/LIN)
