Sekda Jabar Iwa Karniwa mengatakan sebelum tim transisi masuk, pihaknya sudah menghimpun visi misi dan janji kampanye lewat tim khusus yang dibentuk Bappeda.
Upaya ini, kata dia, merupakan langkah proaktif mengingat proses penyusunan anggaran tidak boleh terhambat oleh agenda Pilkada. Saat rekapitulasi suara Pilgub Jabar 9 Juli mendatang berakhir, pihaknya pun sudah memiliki bahan program dari calon.
BACA JUGA:
Tim Damkar Rancah Berhasil Evakuasi Anak Meninggal di Dalam Gorong-gorong
“Secara tidak langsung kita sudah akan mengakomodir janji kampanye pemenang Pilkada supaya seiring sejalan. Nanti APBD itu akan seiring dengan kepentingan pusat, pemenang Pilkada dan hasil pembahasan Musrenbang,” kata Iwa di Bandung, Senin (2/6/2018).
Tercantumnya program kandidat terpilih dalam APBD Perubahan 2018, kata dia, sangat bisa dilakukan mengingat ketika disahkan pada September-Oktober 2018, anggaran yang disusun dalam periode Gubernur Ahmad Heryawan dan Wagub Deddy Mizwar sudah berakhir.
“Kami tidak ingin ada masalah ke depan, jadi arah kebijakan anggaran kita harus seiring dengan calon terpilih,” kata Iwa.
Pihaknya melalui Bappeda Jabar sudah mendokumentasikan seluruh janji kampanye kandidat lalu oleh Bappeda dan BPKAD masuk ke dalam perencanaan umum.
Hasil pemantauan ini akan dilanjutkan dengan masuk dalam rancangan perda APBD Perubahan dan APBD 2019. Pihaknya pun membuka pintu pada calon terpilih untuk melakukan dialog transisi.
“Pembahasan bisa diwakili partai pengusung, tapi bahan dari Bappeda juga ada. Semuanya disesuaikan dengan kondisi anggaran, juga rencana pemerintah pusat dan daerah, jadi sinkron,” tutur dia.
Sementara itu, Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi mengatakan bahwa tim transisi gubernur terpilih sangat dimungkinkan untuk berkoordinasi dan berdialog dengan Pemprov Jabar terkait pembahasan program agar bisa masuk dalam APBD.
“Namun kewenangan perumusan APBD Perubahan 2019 dan pembahasan APBD 2019 saat ini masih di tangan penjabat gubernur,” jelas Ineu.
Menurut dia, pembahasan APBD tidak bisa serba singkat, mengingat banyak aturan main yang harus ditempuh sekaligus jadwal yang sudah disepakati bersama antara Pemprov dan DPRD.
Ineu menunjuk APBD Perubahan 2018 yang menurut Permendagri harus sudah ditetapkan Agustus mendatang sementara Kebijakan Umum Anggaran 2019 harus sudah tuntas Juli 2018.
“(APBD) Perubahan harus berjalan Agustus. Saat ini masih ada penjabat gubernur, nanti jadwal dikoordinasikan dengan penjabat gubernur. Jadi [tim transisi] masuk pembahasan anggaran ini sudah berjalan, tapi kita tunggu aturan pusat,” terang dia.
Lebih lanjut Ineu mengaku bahwa program-program gubernur terpilih nanti memang harus sudah mulai dimasukan, terlebih rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Jabar 2018-2023 berdasarkan pada visi dan misi calon terpilih.
“Tetapi ini ada aturannya, pembahasan memang tidak bisa seenaknya, tapi dialog [tim] boleh dan dimungkinkan,” kata dia.
(LIN)
