Komisioner KPU Jabar Endun Abdul Hak menjelaskan, pelaksanaan PSU di TPS tersebut akan dilakukan berdasarkan keputusan pleno dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat selaku pihak yang mengusut.
“Iya, ini berpotensi ke arah PSU. Tapi kita tunggu keputusan dari Bawaslu soal keputusan pidananya,” kata Endun di kantor KPU Jabar, Jalan Garut Kota Bandung, Sabtu (30/6/2018).
Pihaknya enggan berandai-andai soal kasus tersebut, terlebih saat ini pihaknya mengutamakan persiapan penghitungan suara Pilgub secara manual yang dijadwalkan diumumkan 9 Juli 2018.
“Pemungutan ulang bisa diajukan empat hari setelah hari H keputusan rapat pleno hasil penghitungan suara secara manual. Jika diajukan melebihi empat hari, tidak akan ada proses PSU dan suara awal yang akan diklaim sebagai suara sah,” kata dia.
Jika terbukti ada pengerahan pemilih, kata Endun, itu harus disikapi dengan tegas. Apapun itu bentuknya, jelas pelanggaran.
Sebelumnya, Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Cianjur Hadi Dzikri Nur Nur tidak menampik adanya video petugas KPPS yang mengarahkan pemilih untuk mencoblos pasangan nomor 1, Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum. Video dugaan kecurangan tersebut viral di media sosial.
“Iya, di daerah Sukaresmi. TPS 14 Kampung Pataruman, Kecamatan Sukaresmi,” kata Hadi, Jumat (29/6/2018).
Hadi menambahkan bahwa dugaan kecurangan itu berdasarkan temuan petugas Panwas di lapangan.
“Dilaporkan pasca-pencoblosan. Sekitar jam 14.00 WIB. Hasil rapat konsultasi dengan sentra Gakumdu tidak ditemukan dugaan pidana pemilihan,” kata Hadi.
(LIN)
