BANDUNG, FOKUSJabar.id: Seniman Jawa Barat menilai aturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait larangan penayangan peserta Pilkada di televisi tidak jelas dan sangat rancu. Atas aturan tidak jelas itu, para seniman meminta KPI mencabutnya.
Tokoh seniman Jabar Acil Bimbo mengatakan bahwa aturan KPI tersebut berlebihan. Apalagi aturan itu tidak dirumuskan terlebih dahulu dengan para stakeholder lainnya dengan jelas.
KPI menerapkan aturan tersebut hanya berlandaskan pada aturan KPU terkait penayangan iklan kampanye peserta Pilkada.
“Bagi saya itu tidak bagus, tidak jelas aturannya, harusnya itu dirumuskan dahulu dengan yang lainnya,” kata Acil Selasa (29/5/2018).
Menurut dia, aturan KPI itu akan merugikan banyak pihak, terutama peserta Pilkada yang berlatarbelakang seorang aktor. Seperti halnya Deddy Mizwar yang maju di Pilgub Jabar.
“Aturan KPI itu tidak jelas bagaimana pasal pasalnya, sehingga membuat bingung. Sepertihalnya Deddy Mizwar yang dibuat bingung aturan KPI yang tidak jelas pasal pasalnya itu. Profesi itu ada aturan berbeda,” kata Acil.
Profesi seorang seniman tidak bisa diatur dengan sewenang wenang. Kalau pun mau diatur, tentunya harus terlebih dahulu dibahas dengan para stakeholder yang lainnya, sehingga jelas dan detil.
” Profesi ini bukan kejahatan dan bukan pelanggaran. Kalau aturannya tidak jelas, itu bisa menghambat karir dan mata pencaharian seniman,” kata dia.
Acil mendesak KPI mencabut dan merevisi aturan larangan itu agar tidak merugikan para seniman yang bergerak di bidang itu.
“KPI tidak boleh menghalang halangi profesi, pemerintah di sini salah (kpi). Aturan itu harus ditinjau ulang. Ini bisa tabrakan antara profesi dengan aturan, sebuah profesi itu tidak bisa dihalang halang,” tegas dia.
Hal senada pun diungkapkan Ketua 2 Komunutas Pengamen Jalanan (KPJ) Jabar Ulli. Menurut dia, KPI tidak profesional dengan mengeluarkan aturan itu. Apalagi profesi tidak bisa diatur dengan aturan tidak jelas.
” Saya melihatnya justru ini ada kepentingan, karena Pilkada Jabar ini rasa Pilpres. Ada pihak yang ‘bermain’ dan berusaha menjegal Deddy Mizwar,” kata Ulli.
Menurutnya aturan KPI yang melarang peserta pilkada tampil di televisi sangat tidak jelas dan tidak profesional. Terlebih hingga saat ini pun banyak anggota dewan yang tampil di televisi.
“Kan banyak anggota dewan yang main film tiap sahur, seperti eko patrio, figurnya sama, kenapa nggak dilarang main di tv. Jangan hanya yang maju di Pilgub Jabar saja. Seharusnya KPI bertugas sesuai tupoksi sebagai pengawas bukan malah menghambat profesi orang,” jelas dia.
(LIN)
