BANDUNG,FOKUSJabar.id: Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengungkapkan, masih ada praktik penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa dan perangkatnya. Data akhir 2017 jumlahnya mencapai sembilan kasus.
“Pada tahun 2017 penyalahgunaan dana desa ada sembilan dan lima yang sudah P21 (pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap),” kata Agung di Kantor Wilayah Direktirat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Jabar Jalan Diponegoro Kota Bandung pada Jumat kemarin (18/5/2018).
Di tahun 2018 ini pun, katanya, sudah ada lima kasus dugaan penyalahgunaan dana desa yang dilaporkan masyarakat. Agung mengungkapkan, modus yang dipakai kepala desa dan perangkatnya adalah memalsukan surat jalan dan mark-up anggaran belanja.
“Dua dugaan kasus itu yang banyak dilaporkan oleh masyarakat. Sebenarnya di Polda juga sudah membentuk tim Saber Pungli bergabung dengan pemerintah daerah. Hal itu untuk meminimalisir adanya pelanggaran yang dilakukan kepala desa dan perangkatnya,” ucap Agung.
Dia mengimbau kepada para bupati untuk bisa membantu bekerjasama dalam menjaga peruntukan dana desa. Tahap pertama dana desa tahun ini sudah dicairkan Pemerintah Pusat kepada kabupaten di seluruh Indonesia.
Dalam hal ini Polda Jabar juga lebih mengutamakan sikap preventif guna mengantisipasi penyelewengan anggaran dana desa.
“Misalakan kami lebih aktif melalui Babinkamtibmas di daerah, datang ke pak kades dan menanyakan bagaimana dana yang diterima sudah disosialisasikan apa belum. Terus bagaimana pelaksanaannya,” ujarnya.
Dengan cara seperti itu, lanjutnya, lebih mengutamakan pencegahan. Kepala desa yang merasa tidak tahu lebih baik bertanya dari pada salah dan berakibat fatal. Dengan begitu, apa yang mungkin salah secara administrasi bisa dikoreksi dan apabila ada hal-hal yang menyangkut dengan pidana bisa tercegah.
“Sehingga outputnya bahwa dana desa untuk kesejahteraan masyarakat bisa dimaksimalkan, diserap, dan tujuannya bisa tercapai,” pungkas Agung.
(Ibenk/LIN)
