BANDUNG, FOKUSJabar.id: Ketua Departemen Pemberdayaan Istri Pejabat Publik DPP PKS Netty Prasetyani optimistis bisa menjalankan tugas mengamankan suara Pasangan Calon (Paslon) Gubernur Jawa Barat nomor urut 3 Sudrajat-Syaikhu (Asyik) di daerah Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat.
Netty mengakui jika wilayah Pantura bukan basis PKS, namun dia optimistis hal itu bisa diatasi dengan kerjasama dan militansi kader yang sudah teruji. Sebab, mereka memahami bahwa hajat demikrasi, baik Pilgub maupun Pileg menuntut kerja keras kader.
“Kami sedang memetakan dan mengidentifikasi untuk mendulang suara. Tentu butuh kerja keras, tapi kader PKS semua militan dan itu poin penting bagi kami,” tegas Netty di Bandung, Kamis (3/5/2018).
Adapun identifikasi yang dilakukan, di antaranya adalah menghitung kebutuhan suara yang nantinya dibagi per wilayah dengan menggaet tokoh masyarakat. Pihaknya pun tengah mengajak ulama dan kyai yang sudah dekat dengan PKS untuk membantu sosialisasi paslon nomor urut 3. Kaitannya dengan persaingan di Pilgub Jabar, Netty menilai bahwa peluang menang dan menambah suara bagi semua kandidat masih terbuka.
BACA JUGA: Netty Minta Negara Sebaran Jemput Bola Mengecek Kondisi WNI
“Meski saya nggak tau persentasenya. Yang pasti kader PKS militan, dan siap kerja. Mereka semangat memenangkan Asyik,” jelas dia.
Fokus Netty mengamankan suara Asyik di Pantura tidak terlepas dari pencalonannya di Pemilihan Legislatif untuk DPR RI di daerah pemilihan (Dapil) 8 yang meliputi Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon dan Indramayu. Kendati begitu, dia menegaskan bahwa upaya mendulang suara, dilakukan semata-mata menjalankan tugas partai.
“Jadi bukan karena saya dicalonkan di DPR RI. Tanpa saya dicalonkan pun saya akan bekerja keras, tentu sesuai dengan aturan yang berlaku,” jelas dia.
Secara teknis, kata Netty, nanti simpatisan, kader partai dan relawan akan memasang gambar dirinya dengan pasangan calon Gubernur Asyik di sejumlah wilayah di dapil delapan. Namun dengan aturan yang berlaku di KPU dan Bawaslu.
“Jadi saya berkonsultasi dengan KPU dan Bawaslu soal aturanya, saya boleh sosialisasi dengan calon Gubernur dengan catatan memiliki jabatan publik di Partai. Kebetulan saya sebagai Ketua Departemen Pemberdayaan Istri Pejabat Publik DPP PKS,” tutur dia.
(LIN)
