BANDUNG, FOKUSJabar.id : Rapat Pansus DPRD Jabar memberikan tekanan kepada Gubernur Jabar Ahmad Heryawan untuk melakukan perbaikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) karena masih banyak BUMD yang kurang sehat.
“Evaluasi diberikan DPRD untuk pembenahan-pembenahan pada aset provinsi termasuk di dalamnya adalah BUMD,” kata Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari usai menggelar Rapat Pansus 1.
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan menghadiri Rapat Pansus 1 untuk membahas Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ) di Ruangan Banmus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jabar, Senin (23/4/2018).
Dia menegaskan, BUMD Jabar tentu sudah melakukan pembenahan tetapi, perlu ada evaluasi dari DPRD Jabar khususnya komisi 3. Selain itu, lanjutnya, catatan rekomendasi dan evaluasi harus tetap ada sehingga ketika Jabar sudah berganti Gubernur kedepan, BUMD Jabar menjadi lebih baik.
“Dan ini (BUMD) kan harus berjalan terus siapapun gubernurnya nanti. Ini akan menjadi catatan-catatan rekomendasi yang merupakan perbaikan BUMD ke depan,” ujar Ineu.
Sementara Aher menegaskan, pihaknya sudah melakukan perbaikan pada BUMD Jabar sejak 2008. Hasilanya, lanjut dia, saat ini lebih banyak BUMD yang lebih sehat dan profit ketinbang yang kurang sehat.
Dia juga mengungkapkan, beberapa isu BUMD Jabar yang mencuat ke permukaan adalah tentang beberapa BUMD yang mempunyai banyak pegawai. Aher belum bisa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada pegawai BUMD karena membutuhkan biaya tidak sedikit dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
“BUMD-BUMD tertentu ini menjadi beban karena kelebihan pegawai. Namun sampai hari ini kita belum berani melajukan PHK karena itu pasti membutuhkan pembiayaan yang membebankan APBD,” kata Aher.
(Ibenk/DAR)
