BANDUNG,FOKUSJabar.id: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengimbau agar seluruh calon di Pilkada Serentak 2018 berhati-hati dalam bertindak dan mengeluarkan kebijakan yang tidak sesuai aturan perundangan yang berlaku.
Menurut dia, calon pemimpin harus menunjukan sikap jujur kepada masyarakat calon pemilih yang menggantungkan harapan untuk kemajuan daerahnya.
“Melalui forum ini, semua calon kepala daerag harus memahami area rawan korupsi, apapun gerak dan langkahnya diikuti oleh masyarakat, KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Jangan sampai tercoreng,” kata Tjahjo saat membuka Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi LHKPN pasangan calon kepala daerah se-Jawa Barat, di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (17/4/2018).
Dia menjelaskan bahwa calon kepala daerah harus mengetahui berbagai area rawan korupsi yang akhirnya menjurus kepada tindak pidana korupsi. Area rawan itu di antaranya perencanaan anggaran sebagai kunci utama, dana Hibah dan Bansos, pajak dan retribusi daerah, pengadaan barang dan jasa, hingga jual beli jabatan.
“Perencanaan harus dipahami, kemudian APDB, serta perizinan. Saya kira harus dicermati dengan baik oleh setiap kepala daerah yang terpilih nanti,” jelas dia.
Hal yang serupa disampaikan Wakil Ketua KPK Basariah Panjaitan. Dia mengatakan bahwa kegiatan pembekalan Antikorupsi sengaja dilakukan lebih awal kepada para calon kepala daerah, agar setiap calon memahami perkara mana yang melanggar aturan hukum serta masuk dalam tindak pidana korupsi.
Menurut dia, proses pilkada serentak rawan akan tindak pidana korupsi yang berdampak kepada masyarakat.
“Kita ingin pilkada berintegritas, supaya niat dari paslon untuk membangun daerah masing-masing, dan ide yang disampaikan kepada masyarakat benat-benar terlaksana. Itu yang ingin kita kawal,” kata dia.
Sementara itu, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 2 TB Hasanuddin-Anton Charlyan (Hasanah) siap berkomitmen memberantas korupsi di Jawa Barat serta mematuhi aturan yang berlaku. Salah satu langkahnya, Hasanah akan menggulirkan program Molotot.com.
Hasan menjelaskan bahwa program tersebut nantinya akan terintegrasi secara online. selain sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintah yang transparan, juga sebagai bentuk pelayanan prima terhadap masyarakat Jabar.
“Di era digital seperti sekarang, pengawasan akan kita lakukan secara digital melalui Molotot.com, masyarakat butuh cepat, dan molotot.com hadir untuk melayani keluhan rakyat dengan solusi cepat dan kita bisa tahu mana aparatur yang kerja dan tidak,” kata Hasan usai mengikuti kegiatan pembekalan tersebut.
Hadir pada kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi, Forum FKPD, Ketua KPU Yayat Hidayat, serta seluruh paslon Kepala Daerah Se-Jawa Barat.
(LIN)
