CIAMIS,FOKUSJabar.id: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kabupaten Ciamis menggelar audensi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis, Senin (16/4/2018) di Aula Kantor BPKD Kabupaten Ciamis.
Dalam Audensi tersebut HMI Cabang Ciamis meminta kepada Pemerintah Kabupaten Ciamis khususnya BPKD selaku pengelola keuangan daerah Kabupaten Ciamis untuk lebih transparan kepada masyarakat, terkait Peraturan Daerah (Perda) tentang kontribusi Toko Modern Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis, baik dalam sektor pajak maupun retribusi.
Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Cabang Ciamis Ilham Rahmatuloh mengatakan dari laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Ciamis Tahun 2017 tentang Toko Modern, Draf Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Kabupaten Ciamis Tahun 2017 di dalamnya HMI menemukan adanya ketidak detailan tentang Kontribusi Toko Modern Terhadap PAD Kabupaten Ciamis, baik dalam sektor pajak maupun retribusi.
Ilham mengatakan dengan adanya hal tersebut HMI Ciamis selaku organisasi mahasiswa islam mengharapkan adanya perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui SKPD yang bersangkutan membuat Peraturan daerah apabila belum adanya perda yang mengatur mengenai toko modern baik secara administrasi ataupun teknis.
“Apabila perda sudah ada yang mengatur tentang toko modern kami menginginkan mengatur mekanisme perpajakan atau retribusi baik dinaikan pajak dan retribusinya demi PAD yang akan berimplikasi terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ciamis,” katanya.
Sementara itu Ketua Umum HMI Cabang Ciamis Hendriawan Firmansyah menambahkan kalaupun Pemerintah Kabupaten Ciamis belum ada perda yang mengatur tentang mekanisme perpajakan atau retribusi,
“Kami mendorong kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis untuk segera membuat perda tersebut, sekaligus mendorong pemerintah untuk merevisi raperda Tahun 2017 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan,” ujarnya.
Hendri berharap Pemerintah dapat bersinergi dengan masyarakat serta Himpunan Mahasiwa Islam (HMI) dalam rangka mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah terkhusus tentang tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.
“Kami sangat berharap Pemda bisa bersinergi dengan kami agar bisa mengawal kebijakan dengan baik,” pungkasnya.
(Riza M Irfansyah/DAR)
