“Banyak perdebatan seperti apa posisi agama dan negara. Ada sebagian juga pendapat bahwa agama dan negara harus dipisahkan. Tapi kami Hasanah mengikuti fatsun bahwa agama tidak bisa dipisahkan dari daulah,” kata Hasan dalam acara Muzakarah Politik bertajuk ‘Kepemimpinan Jawa Barat yang Berwawasan Keislaman Keindonesiaan, Kecendekiaan dan Kerakyatan’ di Hotel Savoy Homan Kota Bandung, Selasa (10/4/2018).
Selain itu, Hasan mengatakan bahwa seorang pemimpin harus mengedepankan musyawarah bukan perdebatan yang bisa menimbulkan ketidaknyamanan dan kegaduhan.
“Musyawarah adalah hal yang paling utama dalam kepemimpinan. Pemimpin harus bisa menjamin tegaknya hukum dan keadilan serta menjunjung tinggi persamaan derajat kemudian memerangi kemiskinan dan kebodohan,” kata dia.
Dia mengungkapkan, kondisi Jabar masih banyak hal yang perlu dibenahi. Masalah pengangguran, kemiskinan dan pendidikan belum bisa teratasi dan menjadi konsen Hasanah jika terpilih memimpin Jabar nanti.
“Situasi di Jabar sekarang masih ada 3,8 juta masyarakat miskin , 1,8 juta yang masih menanggur dari 10 juta total Indonesia. Ini harus menjadi pokok bahasan dan harus di benahi. Begitupun pendidikan di Jabar baru 7,9 tahun saja artinya SMP kelas dua,” ungkapnya.
(Budi/LIN)
