BANDUNG,FOKUSJabar.id: Provinsi Jawa Barat pertahankan nilai ‘A’ pada penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2017. Kunci baiknya akuntabilitas kinerja ini adalah outcome yang bisa langsung dirasakan masyarakat.
“Penilaian ini menunjukan bahwa kinerja pemerintah dicapai dengan tepat sasaran,” kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) saat menerima sertifikat penilaian dari Menpan RB Asman Abnur di Aula Barat, Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (3/4/2018).
Aher menjelaskan bahwa Kunci akuntabilitas kinerja tersebut tidak hanya dilihat dari output (Manfaat yang dirasakan masyarakat) sebuah program atau kebijakan. Tetapi outcome pun penting diperhatikan, bahkan hal itu menjadi kunci dari akuntabilitas kinerja.
“Kunci akuntabilitas tidak hanya dilihat dari output sebuah program, tapi outcome atau dampak panjang dari sebuah program yang telah dilakukan,” ungkap Aher.
Menurut dia, kinerja sebuah pemerintahan bisa dirunut dari penataan ‘Pohon Kinerja’. Alur kinerja harus tegas, mulai dari penjabaran visi mis, penyebaran visi misi, indikator kinerja utama (IKU) kepala daerah, IKU SKPD, Rincian dan Biaya Program – Unit Program – Output Program (evaluasi dan manfaat) hingga Outcome Program (manfaat jangka panjang).
“Kita harus meyakini bahwa seluruh program kerja itu bisa diukur output dan outcome, juga manfaatnya bisa sangat jelas. Jika itu bisa diukur dengan baik, terukur dan transparan, itu disebut akuntabel,” jelas dia.
Predikat ‘A’ yang diraih Jawa Barat sekarang adalah kali kedua. Laporan Kinerja Instanasi Pemerintahan (Lakip) Tahun 2016 lalu Jabar juga mendapat predikat yang sama. Hanya ada empat provinsi di Indonesia dengan nilai ‘A’, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Sumatera Selatan.
Aher berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerja tersebut, termasuk mendorong akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. Ada peningkatan nilai akuntabiltas kinerja pada Lakip kabupaten/kota Tahun 2017 dibanding 2016.
“Tetapi yang C kemudian banyak yang berubah menjadi B,” tutur Aher.
Berikut data Nilai Akuntabilitas Kinerja Kabupaten/Kota di Jawa Barat:
1. Nilai A: Kota Bandung
2. Nilai BB: Kota Sukabumi
3. Nilai B: Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, Kota Tasikmalaya, Kota Cirebon, Kota Banjar, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Cimahi.
4. Nilai CC: Kabupaten Majalengka, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Tasikmalaya.
5. Nilai C: Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Pangandaran.
“Hari ini kita akan berkomitmen kembali menata program kita yang bisa dipertanggungjawabkan. Semua harus kita alurkan dengan baik sebagai sebuah pohon kinerja,” ajak Aher di hadapan para pejabat Pemprov Jawa Barat, serta bupati/wali kota se-Jawa Barat.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur mengatakan, birokrasi yang akuntabel, efektif, dan efisien harus menjadi model kinerja pemerintahan. Hal ini harus ditunjukkan melalui kemampuan mempertanggungjawabkan outcome.
Asman menekankan bahwa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dan serapan APBD bukan lagi target sebuah kinerja pemerintahan. Saat ini, outcome atau hasil dari sebuah program yang menjadi ukuran.
“Jadi bukan WTP dan serapan lagi yang jadi target. Itu kewajiban. Outcome harus menjadi ukuran. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya itu tidak menjadi ukuran. Ukuran keberhasilan adalah sesuatu yang bermanfaat,” kata Asman.
Dalam hal ini, Provinsi Jawa Barat bisa menjadi contoh untuk pembangunan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Pihaknya pun meminta Gubernur Jabar menajadi member tetap.
“Jadi kalau kita ada acara ini (rapat Percepatan Reformasi Birokrasi Melalui Implementasi Sakip) di provinsi lain, saya minta Pak Gubernur ikut kita jadi pembicara,” pinta Asman.
(LIN)
