BANDUNG, FOKUSJabar.id : Daya saing Provinsi Jawa Barat kini menduduki posisi nomor dua tingkat nasional dari ranking lima di tahun 2013 lalu.
Peningkatan itu seiring dengan meningkatnya skala kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah dari skala tiga pada 2013 menjadi tiga setengah pada 2017.
Peningkatan daya saing dan kepuasan masyarakat tersebut terlihat dari jumlah terbitnya perizinan nasional yang mencapai 223 ribu dari sebelumnya 39,029 perizinan.
“ Kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur dan perluasan partisipasi publik di Jawa Barat terus meningkat hingga menempati posisi nomor dua nasional untuk indikator daya saing. PAD pun melonjak dari Rp12,4 trilyun (2013) menjadi Rp18,3 trilyun (2017,” sebut Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) 2013-2018 dalam sidang Paripurna DPRD Jabar, Senin (19/3/2017).
Menurutnya, pencapaian kinerja LKPJ-AMJ merupakan cerminan akumulasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang telah dicapai sejak TA 2013-2017.
PAD diiringi dengan peningkatan APBD Provinsi Jabar dari Rp17,38 trilyun (2013) jadi Rp32,19 trilyun di penghujung pelaksanaan RPJMD. Sedang untuk pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2013 sebesar Rp18,40 trilyun dan 2017 meningkat secara signifikan Rp32,56 trilyun.
“ APBD yang terus meningkat pada setiap tahunnya dapat dimaknai bahwa kesempatan masyarakat untuk mendapatkan hasil pembangunan terus meningkat. Ini telah kami buktikan dengan peningkatan layanan pembangunan Pemprov di berbagai bidang urusan,” kata Aher.
Beberapa indikatornya, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,29 persen atau berada di atas rata-rata nasional sebesar 5,19 persen. Kemudian Laju Inflasi dapat dikendalikan sebesar 3,63 persen atau lebih rendah dibanding nasional sebesar 3,61 persen.
Demikian juga dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yang mencapai Rp27,96 juta atau meningkat sebesar Rp19,43 juta dibanding tahun 2013 sebesar Rp8,53 juta.
Sementara PDRB per kapita Atas Dasar Harga Bruto (ADHB) mencapai Rp37,18 juta pada tahun 2017 atau meningkat sebesar Rp13,58 juta (2013) yang mencapai Rp23,60 juta.
Aher menambahkan, dibidang pendidikan juga meningkat. Tahun 2013 indek pendidikan sebesar 58,08 poin maka 2017 menjadi 62,19 poin. Lalu, Angka Harapan Lama Sekolah meningkat sebesar 0,95 tahun dari 11,81 (2013) menjadi 12,76 tahun pada 2017.
Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) sekolah menengah meningkat dari 72,68 persen pada tahun 2013/2014 menjadi 81,25 persen (2017/2018).
“ Itulah keberhasilan bidang pendidikan. Fokusnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan melalui alokasi pembiayaan sebesar 20 persen dari total APBD,” tegas Aher.
Pada kurun waktu RPJMD 2013-2018 lanjut Aher telah direalisasikan pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA/SMK/MA sebanyak 1.712.498 siswa per tahun. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) bagi SMA/SMK/MA dan pesantren sebanyak 12.243. Jumlah tersebut telah melampaui target yakni sebanyak 10 ribu unit.
Dalam upaya meningkatkan angka partisipasi masyarakat Jawa Barat untuk melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi telah dibangun sebanyak 866 RKB bagi Perguruan Tinggi Swasta, direalisasikan Bea Siswa sebanyak 4.640 siswa yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi, pemberian beasiswa kepada keluarga atlet, guru dan mahasiswa berperestasi sebanyak 484 orang. Total keseluruhan biaya beasiswa sebesar Rp61,49 trilyun.
Peningkatan kualitas layanan kesehatan serta perluasan akses pelayanan kesehatan dialokasikan pembiayaan sebesar 10 persen dari APBD. Dengan penganggaran tersebut, banyak hal yang telah dicapai. Diantaranya, jumlah Puskesmas terakreditasi mencapai 298, Rumah Sakit terakreditasi mencapai 87 unit.
Rumah Sakit yang mampu memberikan pelayanan kesehatan ibu dan bayi sesuai standar mencapai 88 dan penduduk dengan Jaminan Kesehatan mencapai 71,62 persen.
Untuk peningkatan kualitas iklim usaha dan investasi, tingkat partisipasi angkatan kerja naik dari 63,01 persen (2013) menjadi 63.34 (2017). Laju Pertumbuhan Ekspor pun meningkat dari 5,5 persen pada 2013 menjadi 13,42 persen (2017).
Sedangkan nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) meningkat dari Rp93,5 trilyun menjadi Rp162,7 trilyun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) meningkat dari Rp26,2 trilyun menjadi Rp94,05 trilyun (2017).
“ Jawa Barat menempati urutan tertinggi dalam PMA. Nilai investasi PMA-PMDN di Jawa Barat berdasarkan selama kurun waktu empat tahun mengalami peningkatan 74 persen dengan rata-rata peningkatannya sebesar 14,9 persen per tahun,” ungkap Gubernur Jabar.
Tidak hanya itu, selama kurun 2013-2017 Pemprov Jabar telah berhasil menciptakan 129.191 wirausaha baru. Daya beli masyarakat pun meningkat dari Rp6,41 juta menjadi Rp10 juta lebih (2017) seiring dengan terciptanya 2.002.017 lapangan kerja.
Dengan penciptaan 2 juta lebih lapangan kerja tentu saja menurunkan jumlah tingkat pengangguran dari 9,22 persen (2013) menjadi 8.22 persen (2017). Sedangkan angka kemiskinan turun dari 9,61 persen menjadi 7.83 persen.
(Bam’s)
