spot_img
Sabtu 1 Oktober 2022
spot_img
More

    Pemkot Bandung Dinilai Tidak Responsif Dengan Kenaikan Harga BBM

    BANDUNG,FOKUSJabar.id: Ratusan Mahasiswa yang tergabung dari Cipayung Kota Bandung, gelar aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Bandung, aksi ini dilakukan karena Pemkot Bandung tidak responsif terhadap kenaikan BBM. Gelar aksi di jalan Wastukencana Jabar Jumat (23/9/2022).

    Ketua Umum HMI Cabang Bandung, Rusdianto mengatakan, sejauh ini belum mendengar sikap tegas dari Pemkot Bandung atas kebijakan pencabutan subsidi BBM dari Pemerintah Pusat.

    “Kami melihat Pemkot Bandung sejauh ini belum memperlihatkan kerja yang kongkrit, berdampak kepada masyarakat luas,” kata Rusdianto di sela demonstrasi.

    BACA JUGA: Sambut HJKB ke-212, Pemkot Bandung Bagikan Ribuan Paket Sembako

    Menurutnya, kenaikan harga BBM yang tentu berdampak pada psikologis masyarakat luas. Ia menilai Pemkot Bandung hanya menerima begitu saja kebijakan tersebut tanpa mencermati kebutuhan masyarakat.

    “Banyak masyarakat yang tidak bisa sekolah, tidak bisa makan, itu fenomena dasar yang menjadi landasan Cipayung bergerak. Kami akan terus bergerak sampai Pemkot Bandung menyediakan betul-betul kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.

    Lebih lanjut Rusdianto mengatakan, untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi Kota Bandung tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan.

    Sehingga, pihaknya menilai Bandung bukan kota yang bahagia, bukan kota yang mempunyai indeks pendidikan tinggi, dan bukan kota yang mempunyai indeks ekonomi tinggi.

    “Angka kesenjangan (sosial) di Kota Bandung ini lebih dari 0,4 persen.”

    “Artinya si kaya dan si miskin ini menyimpang jumlahnya, ini permasalahan besar yang harus cepat terselesaikan oleh Pemkot Bandung,” kata dia.

    Sementara itu, Ketua Cabang GMKI Bandung, Alwin Samosir menyebut, Kota Bandung saat ini tidak dapat merespons apa yang kebutuhan masyarakatnya. Di tambah ada kenaikan harga BBM yang menyulitkan masyarakat dari segi kebutuhan rumah tangga, pekerja buruh, dan lainnya.

    “Seharusnya Pemkot Bandung memberikan solusi terhadap rakyatnya bukan hanya semata-mata mengikuti yang menjadi kebijakan (Pemerintah) Pusat. Harusnya punya statement sendiri untuk kita mengenal desentralisasi ekonomi daerah,” kata dia.

    “Misalkan Kota Bandung memerlukan bantuan Pemerintah (Pusat). Hari ini BBM naik, pemerintah itu bisa me-refocusing anggaran yang tidak menjadi prioritas pembangunan Kota Bandung,” kata dia menambahkan.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Cabang PMKRI Kota Bandung Kris menjelaskan, Pemerintah Pusat maupun Kota itu satu kebijakan yang sama yaitu menaikan harga BBM bersubsidi.

    BACA JUGA: Usai Kopo, Pemkot Bandung Targetkan Bangun Lagi Flyover

    Akan tetapi, saat harga BBM bersubsidi itu naik begitu dengan harga kebutuhan pokok, pemerintah belum memberikan solusi yang tepat masyarakat.

    “Maka dari itu kami dari Cipayung Kota Bandung ada syarat bahwasanya Pemerintah Pusat maupun Kota (Bandung) untuk mendaur ulang program atau proyek yang dahulukan pada hari ini untuk menopang kebutuhan masyarakat”.

    “Saya pikir pemerintah harus cepat dan tegas untuk menyelesaikan persoalan ini terutama untuk program yang tidak penting dan menggantinya untuk kebutuhan (masyarakat),” katanya.

    (Yusuf Mugni/Anthika Asmara)

    Berita Terbaru

    spot_img