spot_img
Sabtu 1 Oktober 2022
spot_img
More

    Puluhan Reklame Ilegal Ditertibkan, Rasdian: Tingkatkan Pengawasan

    BANDUNG,FOKUSJabar.id: Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung terus menertibkan reklame yang dianggap menyalahi aturan serta tidak memiliki izin di beberapa kawasan.

    “Total sepanjang tahun ini, sebanyak puluhan reklame yang melanggar aturan sudah ditertibkan,” kata Kasatpol PP Kota Bandung, Rasdian Setiadi di Balaikota Bandung, Jalan Wastukencana, Jabar, Selasa (20/9/2022).

    Menurutnya, dua kawasan khusus sudah terjaring penertiban yakni daerah Wastukencana dan sekitar Jalan Tamansari. Kedua kawasan itu memang harus ‘clear’ dari reklame.

    “Aduannya, banyak yang tidak berizin, ada puluhan ditertibkan. Jika ada pengaduan dari masyarakat, kami akan tindaklanjuti dan meminta rekomendasi ke Dinas Perizinan, seperti adanya instruksi membereskan reklame di wilayah Cihampelas yang tak berizin tepatnya di STBA yang merupakan lingkungan pendidikan, tapi ada iklan rokok maka kami turunkan dan beritahu ke pemilik reklame untuk diganti jangan iklan rokok,” Rasdian menerangkan.

    Rasdian mengaku, penertiban tahun ini lebih banyak ketimbang tahun sebelumnya. Dikarenakan Satpol PP fokus ke penanganan Pandemi Covid-19.

    “Kami mengurangi (penertiban). Fokus di penyelesaian pandemi, 50 persen Satpol dilibatkan untuk pandemi,” kata dia.

    Bersamaan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), lanjut Rasdian, penertiban reklame di KTR menjadi prioritas. Pihaknya pun membentuk tim satgas reklame sehingga jelas dari hulu ke hilir pengawasan dan pengendaliannya.

    BACA JUGA: Fly Over Kopo Kota Bandung di Uji Laik Rabu Mendatang

    Dia mencontohkan, saat ada pengajuan dari pemilik reklame untuk mendirikan reklame. Pengajuan pun langsung dirapatkan dan ketika disetujui maka ada pengawasan dari tim wasdal terkait titik pemasangannya apakah sesuai atau tidak.

    “Memang sudah bergerak proses (penertiban). Minggu kemarin, ekspetasi pimpinan sudah kami tindaklanjuti. Sering ditemukan ada izin, tapi mereka bisa lebih dari satu atau konstruksinya tak sesuai dari yang diizinkan. Misal izin 2×5 meter tapi dibuatnya 4×10. Jadi, kami tingkatkan pengawasan lewat satgas reklame. Setiap tahun kami ada perubahan dan keluarkan kepwal,” kata dia.

    Rasdian menekankan, sejumlah wilayah menjadi sorotan harus bebeas reklame. Diantaranya kawasan Cikutra, Pahlawan, Diponegoro, Supratman.

    “Itu kawasan khusus tidak boleh ada reklamenya,” Rasdian menegaskan.

    (Yusuf Mugni/Ageng)

    Berita Terbaru

    spot_img