spot_img
Sabtu 1 Oktober 2022
spot_img
More

    DPRD Ciamis Fraksi Demokrat Menilai Raperda APBD Perubahan 2022 Sangat Tepat

    CIAMIS,FOKUSJabar.id: Pada Raperda terkait APBD perubahan 2022 Bupati Ciamis Herdiat Sunarya menuturkan tindak lanjuti amanat PMK Nomor 134/PMK.07/2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran daerah.

    Pihaknya telah merencanakan kegiatan dalam upaya pelaksanaan amanat dimaksud. 

    Adapun rincian rencana belanja wajib perlindungan sosial tersebut yaitu 2% dari Dana Transfer Umum (DTU) yang digunakan untuk pemberian bantuan sosial di sektor transportasi, perdagangan dan pemberdayaan masyarakat serta perlindungan sosial. 

    BACA JUGA: HUT 67, Polres Ciamis Santuni Anak Yatim Piatu

    Dana Transfer Umum (DTU) sebanyak 2 persen dengan total sebanyak Rp 6.075.550.000. Herdiat menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial sebanyak 78,65 persen dari total dana tersebut sebesar Rp 4.778.500.000 untuk diberikan bantuan berupa uang bagi masyarakat miskin.

    Herdiat menginstruksikan seluruh Kepala Desa untuk melakukan validasi penerima bantuan agar tidak tumpang tindih. Dengan prioritas warga tidak mampu yang selama ini tidak dapat bantuan dari provinsi maupun pusat.

    “Terdapat kurang lebih 9000 masyarakat miskin yang belum tercover bantuan apapun, baik BLT, bantuan sembako dan lainya, sehingga kami berencana untuk DTU  yang 2 persen tersebut akan disalurkan untuk masyarakat dengan kategori tersebut,” kata dia.

    Kebijakan tersebut mendapat apresiasi tinggi dari Sekretaris DPC Demokrat Ciamis Erik Kridasetia yang juga merupakan anggota Dewan Fraksi Partai Demokrat Ciamis.

    Erik mengatakan, kebijakan Bupati Ciamis sangat relevan dengan kondisi otonomi daerah khususnya di Ciamis. Pengalokasian anggaran tersebut sangat pro rakyat, menunjukan kepedulian dan keprihatinan seorang pemimpin terhadap kondisi rakyatnya pasca inflasi kenaikan harga BBM.

    “Jelas Pa Herdiat sangat memikirkan warganya. Terutama warga tidak mampu di Ciamis yang mengalami kesulitan-kesulitan ekonomi dan belum sama sekali mendapatkan bantuan apapun,” ucap Erik, Senin (19/9/2022).

    Dari 258 desa di Ciamis setiap desa mendapat jatah bantuan untuk 35 orang warga tidak mampu. Sementara  dari 7 Kelurahan, setiap kelurahan memiliki jatah bantuan 100 orang per kelurahan. Bantuan akan diberikan selama 3 bulan dengan nominal uang Rp 150 ribu per orang.

    BACA JUGA: World Cleanup Day: Pemkab Ciamis Ajak Masyarakat Bijak Kelola Sampah

    Erik menjelaskan, tentu seorang Bupati Ciamis Herdiat lebih tau dan paham terhadap kondisi masyarakatnya. Fraksi Demokrat tentu saja siap mendukung Kebijakan tersebut.

    “Sebagai partai pengusung seluruh kader Partai Demokrat siap mendukung segala kebijakan Bupati Ciamis Herdiat Sunarya. Apalagi kebijakan-kebijakan pro rakyat seperti yang dilakukan oleh Bupati kita,” kata Erik.

    Berita Terbaru

    spot_img