TASIKMALAYA,FOKUSJabar.id: Sudah menjadi suatu kepastian dalam kehidupan bermasyarakat terdapat suatu konflik sosial baik antar individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok lainnya.
Kabupaten Tasikmalaya dengan kondisi wilayah yang luas dan jumlah penduduk di atas satu juta jiwa, sangat dimungkinkan adanya potensi konflik sosial.
Dalam rangka meminimalisir terjadinya konflik tersebut serta menciptakan kedamaian pada kehidupan masyarakat, mediasi menjadi salah satu cara tepat dalam menghadapi sengketa ataupun konflik.
Mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa atau konflik sosial yang sistematis dengan melibatkan pihak ketiga yang netral yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian yang diterima oleh kedua belah pihak.
BACA JUGA: Hari Sumpah Pemuda 2021, Pemuda Tasikmalaya Dimanjakan Perda No2
Demikian hal itu dikatakan Sekda Kabupaten Tasikmalaya, Mohammad Zen pada acara pembukaan Lokalatih Penanganan Konflik Sosial Di Daerah Melalui Mediasi, yang diselenggarakan oleh Kantor Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya, di Pendopo Baru Kabupaten Tasikmalaya, Senin (1/11/2021).
“Mewakili Bupati Tasikmalaya, kami berharap dengan adanya kegiatan ini mampu mendorong peran-peran masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dalam mendeteksi dan meminimalisir terjadinya konflik di masyarakat,” kata Zen.
Kepala Kesbangpol Kabupaten Tasikmalaya, Asep Gunadi mengatakan, tujuan kegiatan lokalatih ini untuk melatih pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) kecamatan se-Kabupaten Tasikmalaya khususnya, agar mampu mendeteksi kerawanan konflik sosial di masyarakat dengan meminimalisir lewat mediasi sebelum masalah menjadi besar.
Dalam kegiatan ini terang dia, pihaknya menghadirkan instruktur ahli atau pemateri dari Pusat Studi Agama dan Demokrasi, Universitas Paramadina (PUSAD Paramadina) Jakarta dibantu dengan pengurus FKDM dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang pernah dilantik sebagai instruktur.
“Melalui pelatihan yang singkat ini, kami ingin membangun kekuatan organisasi yang mampu menangani dan melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya konflik di lapangan,” ujar Asep.
Dia menambahkan, di tengah pandemi Covid-19 saat ini, kemungkinan munculnya benih-benih konflik itu sangat tinggi. Baik yang berkaitan dengan ekonomi maupun sosial, termasuk ke depannya menjelang pesta demokrasi 2024.
“Kan genderang politiknya bisa saja ditabuh mulai 2022 nanti. Maka perlu ada kekuatan masyarakat sejak dini dalam rangka mengeliminir kemungkinan-kemungkinan yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, untuk mencapai tujuan tertentu,” katanya.
(Farhan)
