spot_img
Jumat 29 Maret 2024
spot_img
More

    DPR Desak Pemerintah Berlakukan PSBB Total

    JAKARTA,FOKUSJabar.id: Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris mendesak pemerintah mengambil untuk berlakukan PSBB total.

    Charles mengusulkan PSBB usai tambahan kasus Corona harian semakin menggila.

    “Angka penularan Covid-19 pasca-libur Lebaran 2021 semakin menggila. Pada Kamis (17/6/2021), angka penularan dan kematian harian nasional mencetak rekor baru, yakni 12.624 kasus harian (tertinggi sejak 30 Januari 2021) dan 227 orang meninggal dunia (tertinggi sejak 3 April 2021),” kata Charles, Jumat (18/6/2021).

    Charles menyatakan angka keterisian tempat tidur hampir di seluruh Provinsi Jawa sudah di atas batas yang ditetapkan WHO yaitu 60%.

    BACA JUGA: Kasus Positif Covid-19 Meningkat, Pesta Perkawinan di Garut Bakal Dijaga Ketat

    “Di sisi lain, angka keterisian tempat tidur (Bed Occupancy Rate/BOR) fasilitas kesehatan (faskes) di hampir seluruh provinsi di Pulau Jawa sudah di atas batas WHO 60%. Bahkan, di DKI Jakarta, BOR nyaris menyentuh angka 80%. Bayangkan bagaimana jika faskes di pulau tempat lebih dari separuh populasi nasional menghuni ini kolaps?,” kata dia, seperti dilansir Detik.

    “Sementara fakta di lapangan, tanda-tanda faskes kolaps semakin nyata di depan mata: antrean pasien mengular masuk RS, ada pula yang ditolak karena RS penuh, bahkan ada yang meninggal dunia dalam perjalanan karena tidak kunjung mendapat RS rujukan. Di sisi lain, para tenaga kesehatan keteteran karena lonjakan pasien yang tak terkira,” lanjutnya.

    Politikus PDIP ini menyebut PPKM mikro yang saat ini berlangsung sudah tidak efektif lagi. Dia pun meminta agar pemerintah segera mengambil langkah pembatasan sosial berskala besar di seluruh Indonesia.

    “Melihat data dan fakta tersebut, PPKM Mikro yang diberlakukan sekarang jelas tidak cukup merespons kedaruratan penularan Covid-19 saat ini. Buat saya, kondisi yang terjadi saat ini bukan hanya mengkhawatirkan, tapi sudah mengerikan. Perlu tindakan cepat dari Pemerintah Pusat untuk segera membatasi kegiatan sosial masyarakat secara besar (PSBB), tidak lagi parsial,” ujarnya.

    (Agung)

    Berita Terbaru

    spot_img