spot_img
Minggu 20 Juni 2021
spot_img
spot_img

Pemkot Banjar Bahas Buruh dan Iklim Investasi Yang Bermasalah

BANJAR,FOKUSJabar.id: Pemerintah Kota Banjar membahas sejumlah masalah yang berkaitan dengan nasib buruh dan iklim investasi yang bermasalah, dalam rapat koordinasi Lembaga Kerja Sama (LKS) Triparti Semester 1 (Satu) tahun anggaran 2021 antara Pengusaha, Buruh dan Pemerintah di di kantor Dinas Ketenagaan Kota Banjar Selasa (8/7/2021).

Wakil Wali Kota Banjar, Nana Suryana mengatakan dalam pembahasan triparti semester 1 ini, salah satunya membahas terkait nasib buruh.

“Intinya yang dibahas itu seperti bagaimana terkait pengupahan, kalau pengupahan kan ada regulasinya tinggal kita menjalankannya dengan benar,”kata dia.

BACA JUGA: Dugaan Korupsi di Banjar Terus Didalami, KPK Periksa Pihak Swasta

“Kemudian yang paling general atau umum dalam pembahasan tersebut itu bagaimana sih nasib buruh agar terangkat dengan perbaikan Iklim Investasi,” katanya menambahkan.

Nana mengatakan, saat ini iklim Investasi di Kota Banjar memang perlu di perbaiki untuk membantu nasib para pekerja disini. Lanjut dia upaya yang diperbaiki salah satunya dengan menyelesaikan RDTR (Rencana Dasar Tata Ruang) dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) serta memperbaiki proses perizinan agar lebih mudah untuk berinvestasi.

“Kemudian bagaimana kita mempromosikan wilayah yang letaknya strategis ini untuk menjadi daya tarik dan menarik investor,” kata dia.

Hal seperti itu perlu dilakukan oleh semua elemen untuk menarik para investor sehingga dapat terbuka lapangan pekerjaan.

“Dan itu tidak hanya membantu teman-teman yang sudah bekerja saja, karena masih banyak mereka yang menganggur atau tidak kerja sama sekali,” kata Nana.

Sementara itu, diberitakan sebelumnya Iklim Investasi di Kota Banjar bermaslah karena perizinan yang rumit salah satunya Rt-Rw yang dari tahun 2020 sampai saat ini belum rampung di evaluasi oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Selain itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Banjar, Mujamil mengatakan belum ada ajuan terkait Peraturan Daerah (Perda) terkait Rencana Dasar Tata Ruang (RDTR) dari Pemerintahan Kota Banjar.

“Itu mungkin yang menjadi pokok permasalahan iklim investasi di Kota Banjar seperti ini atau sepi investor,” kata dia.

(Budiana Martin/Anthika Asmara)

Artikel Lainnya

spot_img