BANDUNG, FOKUSJabar.id : Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah meminta pelaku usaha wisata memperketat protokol kesehatan, mengingat angka kasus virus corona di Jawa Barat masih fluktuatif.
“Jika ingin membuka kembali tempatnya pelaku usaha wisata harus siap dengan sejumlah peraturan yang harus diperketat,” kata Ledia dalam sosialisasi Gerakan Bersih Indah Sehat Aman (BISA) di Teras Cikapundung BBWS Kota Bandung, Sabtu (11/7/2020).
Pelaku usaha wisata wajib menyediakan tempat cuci tangan, pengecekan suhu tubuh, kebersihan lingkungannya, hingga keamanan masyarakat untuk tetap merapkan social distancing atau jaga jarak.
“Kita gak bisa gegabah langsung membuka destinasi tanpa ada kesiapan. Pembicaraan kita dengan Kementerian Pariwisata yang paling kita tekankan adalah destinasinya harus siap dengan sejumlah peraturan yang ketat,” katanya.
Gerakan BISA ini kata Ledia, bertujuan untuk menangani dan meningkatkan kebersihan, keindahan, kesehatan, dan keamanan di destinasi wisata yang tidak berbayar ini atau public space. Apalagi Jawa Barat akan menghadapi penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).
“Tentu sambil menunggu kapan dibuka destinasi, kita sudah mulai melakukan gerakan bebersih ini. Jadi kita harus sudah membiasakan diri, karena Covid-19 ini memberikan pembelajaran besar buat kita untuk berperilaku bersih dan lingkungan kita bersih saat di luar atau di dalam wisata,” kata anggota DPR RI dari Fraksi PKS itu.
BACA JUGA : DPR RI : Kegiatan Sekolah Jangan Teburu-buru
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Dedi Taufik mencatat ada sekitar 2.768 wisata yang terpuruk dengan angka tenaga kerja yang dirumahkan sebanyak 49.663 orang.
Dia berharap, dengan program bantuan padat karya melalui Gerakan BISA ini bisa membantu meringkan para pelaku usaha wisata.
“Program ini yang kedua kalinya digelar, setelah sebelumnya dilakukan pertama di Kabupaten Bandung Barat, dan Jawa Barat yang menjadi pilot project program ini,” kata Dedi Taufik.
Gerakan BISA ini juga akan menyasar destinasi wisata yang tidak berbayar atau public space, karena mereka tidak mempunyai sistem pengelolaan seperti destinasi wisata berbayar yang sudah siap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
“Makannya destinasi wisata tak berbayar harus lebih diperhatikan dari mulai kebersihan, dan protokol kesehatannya,” katanya.
(AS)
