BANJAR, FOKUSJabar.id: Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Banjar, Ramdhani Bin Rasikun, menyayangkan siakp pejabat pemerintah kota (Pemkot) Banjar yang membungkam isu dugaan pelecehan yang dilakukan oknum petugas di Gelora Banjar Patroman (GBP), Kota Banjar, Jawa Barat.
Hal tersebut terjadi ketika kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Banjar, Nana Suryana memblokir kontak Whatsapp, serta tidak mengangkat saat dihubungi, dan tidak membalas pesan singkat seorang wartawan yang meminta tanggapan terkait kejadian dugaan pelecehan di tempat karantina Covid-19 Kota Banjar tersebut.
Ketua Umum HMI Cabang Banjar, Ramdhani Bin Rasikun mengatakan, seorang pejabat publik itu harus terbuka ketika diminta tanggapan terkait kekeliruan yang dilakukan pemerintahan.
“Seharusnya pejabat itu harus welcome (Terbuka), jangan membungkam seperti itu, terkesan lari dari permasalahan,” katanya saat ditemui di sekertariat HMI Cabang Banjar, Rabu (20/5/2020) malam.
Lanjut Ramdhani, perlakuan seperti itu seakan membenarkan bahwa pemerintah tidak pernah terbuka terhadap publik mengenai sesuatu hal yang dinilai salah.
“Jika mereka tidak punya salah kenapa melakukan hal tersebut, dengan hal tersebut seakan mereka mengiyakan kejadian yang dikonfirmasi tersebut,” kata dia.
BACA JUGA: Pemudik yang Dikarantina Dilecehkan Oknum Petugas GBP Kota Banjar?
Apalagi kejadian yang tidak pantas dilakukan oknum petugas yang merupakan pegawai dari pemerintahan.
“Saya pikir perlakuan yang tidak wajar terhadap pengantin yang harus di karantina tersebut itu tidak wajar dan tidak beretika, apalagi dilakukan oleh oknum petugas dari pemerintah,” kata Ramdhani.
Menurut Ramdhani, pemudik itu sudah melakukan kewajibannya sebagai masyarakat yang harus mengikuti aturan dari pemerintah untuk menjalankan Karantina.
“Padahal pemudik tersebut sudah berkorban tidak ketemu dengan keluarga, harus berpisah ranjang dengan suami meskipun baru menikah, namun disayangkan kenapa diperlakukan seperti itu,” katanya
Disisi Lain Ramdhani mengharapkan kepada pihak yang berwenang untuk menindak lanjuti persoalan tersebut, jangan sampai pihak yang berwenang diam saja ketika ada masyarakat yang diperlakukan seperti itu.
“Pihak berwenang harus menindak oknum petugas tersebut, jangan sampai diam saja, apalagi ketika kejadian seperti itu di bungkam,” kata dia.
(Budiana/As)
