BANDUNG, FOKUSJabar.id : Perhatian pemerintah dalam menangani persoalan pemulihan DAS Citarum tiap tahun mengalami peningkatan. Berbagai program seperti Citarum Bergetar, Citarum Bestari, dan yang terbaru Citarum Harum adalah beberapa upaya serius untuk menjadikan sungai citarum sebagai sumber air baku di Jabar
“Tahun ini perhatian pemerintah sangat besat. Ini suudah dosis tertinggi, jika diibaratkan sebagai pengobatan suatu penyakit oleh dokter,” kata Anang Sudarna, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, melansir PRFM, Kamis (1/2/2018).
Citarum merupakan salah satu sungai terbesar di pulau Jawa, ada sekitar 17 juta masyarakat Jawa Barat dan 10 Juta jiwa warga Jakarta kehidupannya bergantung pada sungai Citarum.
“Maka kita tidak boleh membiarkan kondisi citarum terus dalam kondisi tercemar dan rusak karena akan menyembabkan acaman serius bagi manusia yang ada disekitnya,” jelas Anang
Dikatakan Anang, hadirnya program citarum bergetar tahun 2002 dan citarum bestari pada tahun 2014 belum berhasil menuntaskan permasalahan sungai itu. Pasalnya, kelembagaan pengelolaan DAS Citarum begitu komplek sehingga membutuhkan sebauh institusi tunggal yang memiliki otoritas komando terhadap institusi lain dan yang sama-sama konsen di Citarum.
Selain itu, Anang mengatakan, keterbatasan dana meruapakan faktor yang juga ikut mempengaruhi. “Paling banter kita mengelontorkan dana Rp 100 miliar, padahal kan kebutuhannya bisa sampai triliunan rupiah,” jealas Anang.
Anang mengatakan, dengan hadirnya Citarum Harum pada tahun ini, penangan citarum sebagai salah sungai strategis nasional, kewenangannya berada di pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah juga akan menerbitkan peraturan presiden dan semua intansi yang terkait dalam pengelolaan Citarum akan dipimpin langsung oleh Gubernur, Pangdam, Kapolda Jabar dan Kejati Jabar.
“Komandan satgasnya bapak Gubernur, Wakilnya Pangdam III Siliwangi. sementara Kapolda Jabar dan Kejati berada di bidang penegakan hukum,” pungkasnya.
(Vetra)
