GARUT, FOKUSJabar.id: Sekretaris DPC Hanura Kabupaten Garut Iwan mengimbau agar kader tidak terkecoh dan terjebak dengan klaim kepengurusan DPC baru.
Demikian disampaikan Iwan menyudul terbitnya SK kepengurusan DPC Hanura Kabupaten Garut dari DPP.
“Kami imbau agar masyarakat tidak terjebak dengan klaim kepengurusan baru di DPC Hanura Garut,” kata Iwan dalam keterangan pers nya di Sekretariat DPC Hanura, Jalan Ranggawale, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Rabu (31/1/2018).
Iwan mengungkapkan, setelah revitalisasi kepengurusan hasil Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) di Bandung 24 Januari lalu, DPP sudah menerbitkan SK baru bernomor SKEP/380/DPP-Hanura/I/2018, tentang pemberhentian Serli Besi sebagai Ketua DPC Hanura Kabupaten Garut dan pengangkatan Mahmud Yunus sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
“Plt ditugaskan untuk segera menggelar Muscablub. Hari itu juga langsung digelar di Hotel Horison Bandung. Hasilnya, secara aklamasi Lela Nurlela terpilih menjadi Ketua DPC Hanura Garut periode 2015-2020. SK penetapan susunan pengurus baru terbit pada 27 Januari 2018. Pemberhentian Serli Besi dan pengangkatan Plt sesuai aturan AD/ART Partai Hanura. Artinya, sah secara hukum. Begitupun dengan digelarnya Muscablub DPC Hanura Garut,” ungkap dia.
Seusai terbit SK yang baru, di tubuh DPC Hanura Garut tidak ada perpecahan. Pihaknya pun fatsun dan mengakui Ketua Umum (Ketum) yang sah adalah Oesman Sapta Odang (Oso).
Terkait pengesahan kepengurusan yang baru, kata dia, sudah melalui proses dan mekanisme aturan AD/ART partai yang ditandatangani Ketum dan Sekjen yang terdaftar di Kemenetrian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
“Di instruksikan seluruh pengurus PAC segera melakukan konsolidasi dan mensosialisasikan kepengurusan baru sampai akar rumput,” pungkasnya.
(Andian/LIN)
