BANDUNG, FOKUSJabar.id: Usulan Mendagri menyodorkan Irjen Pol Iriawan menjadi Plt Gubernur Jabar ditentang. Penetangan itu karena dinilai bisa menimbulkan kesan tidak netral di Pilgub Jabar 2018.
Pengamat politik Indra Perwira menyebut bahwa usulan itu akan menjadi sesuatu hal yang baru jija terwujud. Terlebih selama ini penunjukkan Plt Gubernur kerap melibatkan ASN pejabat di kalangan Kemendagri.
Sementara untuk Plt di tingkat kota/kabupaten menunjuk pejabat pemerintah provinsi.
“Saya nggak tahu alasan kemendagri mengusulkan elemen dari Polri ubtuk mengisi jabatan Plt di tingkat provinsi untuk masa Pilkada tahun ini. Memangnya sudah tidak ada lagi ASN atau pejabat Kemendagri untuk mengisi kekosongan di provinsi?” kata Indra di Bandung, Jumat (26/1/2018).
Menurut dia, jika alasan Mendagri meminta pejabat dari kalangan polisi demi menjaga netralitas ASN dibanding mempercayakannya kepada pejabat provinsi setara Sekda, itu belum tentu jadi jaminan.
Terlebih saat ini pun salah satu kandidat di Jabar berasal dari kalangan kepolisian.
“Menurut saya, alasannya itu mengada-ngada. Tidak menjamin polisi bisa lebih netral. Kemudian kalau itu menyangkut isu keamanan, kan ada Kapolda, kenapa tidak dipercayakan pada Kapolda sepenuhnya,” kata dia.
Dengan demikian, alasan meminta pejabat selain ASN Kemendagri untuk jadi Plt gubernur tidak cukup clear. Kalau mau, kata dia, tunjuk salah satu pejabat dari pusat.
” Jangan ujug-ujug polisi. Memang tidak diladang, apalagi polisi tidak menggunakan hak pilih. Tapi belum tentu lebih baik dari ASN,” jelas dia.
Lebih lanjut Indra menegaskan bahwa Kemendagri perlu mengkaji ulang rencana itu.
(LIN)
