BANDUNG, FOKUSJabar.id : Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat siapkan langkah antisipasi menangkal isu-isu hoax jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 di wilayah hukum Jabar. Babinkamtibmas, Babinsa dan kepala desa menjadi ujung tombak pertama dalam menangkal isu hoax.
Direktur Pembinaan Masyarakat (Binmas) Polda Jabar, Kombes Pol Badya Wijaya menuturkan, Babinkamtibmas akan melaksanakan kegiatan deteksi dini terkait isu-isu di pelaksanaan Pilkada Serentak di wilayah Jabar. Mereka akan bertugasnya dengan mengambil peran layaknya intelejen terbuka.
“Dengan menggunakan baju preman, mereka akan mengumpulkan informasi. Jadi diharapkan, setiap informasi yang berkembang di masyarakat khususnya terkait Pilkada Serentak 2018 itu akan direspon oleh polsek, polres dan polda,” ujar Kombes Pol Badya Wijaya kepada wartawan, Rabu (24/1/2018).
Untuk mengantisipasi isu hoax, pihaknya akan mengumpulkan koordinator wilayah Babinkamtibmas dari setiap wilayah untuk diberikan pengarahan. Mulai dari wilayah hukum Polres Bandung, Polres Cimahi, Polres Sumedang hingga Polrestabes Bandung.
“Untuk mengkonter isu hoax di Pilkada Serentak, Babinkamtibmas minimal harus bisa menguasai HP android. Paling tidak bisa lihat internet untuk mencari informasi dan jika menemukan isu hoax segera laporkan ke polsek, polres, dan atau polda,” terangnya.
Selain itu, Babinkamtibmas pun harus mampu mengingatkan dan mengedukasi masyarakat untuk tidak panik menghadapi isu hoax tersebut. Pihaknya pun akan berkoordinasi dengan tim cyber Polda Jabar jika benar ditemukan isu hoax jelang Pilkada Jabar 2018.
“Dalam setiap perhelatan Pilkada Serentak, memang selalu terjadi hal tersebut seperti black campaign atau menyudutkan salah satu pasangan calon dan atau calon tertentu. Untuk itu kita terus imbau masyarakat untuk tidak terpancing dan tidak menyebarkan isu hoax tersebut. Babinkamtibmas, Babinsa, dan para kepala desa pun harus kompak konter isu hoax. Mereka pun kita minta untuk sering terjun ke tempat-tempat ibadah dan lainnya, jangan sampai ada kegiatan kampanye di tempat yang tidak diperbolehkan. Kalau untuk saat ini, kita tidak menemukan potensi itu tapi tetap siapkan antisipasi,” pungkasnya. (ageng/DAR)
