BANDUNG, FOKUSJabar.id: Direktur Pembinaan Masyarakat (Binmas) Polda Jabar, Kombes Pol Badya Wijaya menegaskan bahwa netralitas bagi anggota polisi saat pemilihan kepala daerah adalah harga mati.
Anggota kepolisian di wilayah hukum Polda Jabar tidak diperbolehkan mendukung salah satu calon pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.
“Semua personel kepolisian mulai dari tingkat bawah harus menjaga netralitas pada saat pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Hal itu menjadi perhatian khusus dari Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto. Netralitas menjadi harga mati,” ujar Direktur Pembinaan Masyarakat (Binmas) Polda Jabar, Kombes Pol Badya Wijaya kepada wartawan, Rabu (24/1/2018).
Personel kepolisian hanya bisa memberikan imbauan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan Pilkada Serentak pada 27 Juni 2018 mendatang. Setiap personel kepolisian, dilarang mengarahkan atau menyalurkan hak pilihnya kepada salah satu pasangan calon tertentu. Baik pada pilkada tingkat kota/kabupaten maupun pada pilkada tingkat provinsi Jabar.
“Kalau ada petugas yang mengarahkan kepada pasangan calon tertentu, laporkan langsung ke Polsek, Polres atau langsung ke Polda Jabar. Kita akan segera ganti dan terapkan sanksi sesuai aturan,” tambahnya.
Untuk menjaga netralitas tersebut, pihaknya berencana melakukan pertemuan dengan pihak Kodam III/Siliwangi. Pasalnya, ujung tombak personel yang berada di lingkungan masyarakat yakni Babinkamtibmas dari kepolisian serta Babinsa dari unsur TNI.
“Babinkamtibmas, Babinsa, dan unsur kepala desa menjadi ujung tombak yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Karena itu kami terus imbau untuk menjaga netralitas,” terangnya.
Pihaknya pun tidak akan menempatkan personel khusus yang bertugas menjaga di posko relawan ataupun posko kemenangan salah satu pasangan calon. Pihaknya hanya akan melakukan kegiatan patroli berupa kegiatan sambang untuk mengingatkan setiap relawan hingga tim pemenangan pasangan calon di Pilkada Serentak 2018 untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan dan atau kampanye yang bisa menimbulkan gangguan.
“Kita hanya akan lakukan pengamanan khusus di KPU ataupun Bawaslu. Kalau untuk posko-posko pemenangan atau relawan pasangan calon tidak ada penjagaan khusus. Jadi sekitar 4 ribu anggota Babinkamtibmas yang tersebar di seluruh wilayah hukum Jabar untuk tetap jaga netralitas,” tegasnya.
(Ageng/LIN)
