spot_img
Senin 28 November 2022
spot_img
More

    Presiden Jokowi Serahkan Ribuan Sertifikat Tanah di Ciamis

    CIAMIS, FOKUSJabar.id: Berkunjung ke Ciamis, Presiden Joko Widodo memberikan sekitar 5477 sertifikat bagi masyarakat dari Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya. Penyerahan sertifikat tanah dilaksanakan di Taman Lokasana Kabupaten Ciamis Selasa (16/1/2018).

    Pada kesempatan tersebut, Jokowi menyatakan bahwa pemerintah menargetkan percepatan sertifikasi tanah hak milik di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2018 pemerintah menargetkan mengeluarkan 7 juta sertifikat tanah dan pada tahun 2019 menargetkan 9 juta sertifikat tanah.

    Langkah itu dilakukan menyusul masih minimnya jumlah bidang tanah hak milik di Indonesia yang sudah bersertifikat.

    “Pada tahun 2017 atau yang sertifikatnya dibagikan sekarang, pemerintah mengeluarkan sekitar 5 juta sertifikat tanah hak milik. Setiap tahun harus terus meningkat. Tahun 2018 ini harus 7 juta sertifikat yang dikeluarkan dan tahun depan harus sampai 9 juta sertifikat,” kata Jokowi.

    Berdasarkan data tahun 2015, kata Jokowi, dari 126 juta bidang tanah hak milik di seluruh Indonesia, baru sekitar 46 ribu yang sudah bersertifikat. Artinya, sekitar 80 ribu bidang tanah hak milik pada tahun 2015 lalu belum disertifikat.

    “Makanya kita kejar dengan program percepatan sertifikasi tanah ini. Tahun-tahun sebelumnya, pemerintah hanya mengeluarkan 500 ribu sertifikat tanah hak milik setiap tahunnya. Jumlah itu tentunya tidak relevan jika dibandingkan dengan jumlah bidang tanah hak milik yang belum disertifikasi,” jelasnya.

    Presiden telah mengintruksikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN mengeluarkan program percepatan sertifikasi tanah hak milik, menyusul banyaknya kasus sengketa tanah yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia.

    “Setiap saya berkunjung ke daerah pulau Jawa, Sulawesi, Sumatera, Maluku dan Papua, pasti saja ada masyarakat yang mengadu soal sengketa tanah. Sengketa yang terjadi macam-macam, ada yang sengketa antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan BUMN atau masyarakat dengan masyarakat,” tutur dia.

    (Hermansyah/LIN)

    Berita Terbaru

    spot_img