BANDUNG, Fokusjabar.id: Pembangunan Mesjid Terapung Al Jabbar di kawasan kelurahan Rancanumpang Kecamatan Gedebage, hingga kini masih terganjal persoalan perijinan. Dari 41 item yang dipersyaratkan dalam pengurusan perijinan, sepertiga diantaranya terganjal, karena harus menunggu surat rekomendasi dari Tim Ahli Bangunan dan Gedung (TABG) Pemkot Bandung.
“Kita sudah mengajukan proses perijinan pembangunan Mesjid ini sejak bulan Maret 2017 lalu. Namun karena ini menyangkut konstruksi, maka IMB yang diperlukan tidak bisa dikeluarkan begitu saja, karena ada beberapa hal yang harus mendapatkan rekomendasi TABG, “ jelas Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Guntoro, mengutip PRFM, Rabu (03/01/2018).
Hal tersebut sekaligus menepis tudingan, pihaknya tidak mengurusi perijinan pembangunan ke SKPD terkait di Pemkot Bandung. Menurutnya, sejak perubahan SOTK Propinsi pada akhir 2016 lalu, proyek yang awalnya menjadi kewenangan Dinas Pemukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat tersebut, beralih ke instansinya. Sehingga beberapa hal perlu dilakukan penyesuaian secara administrasi.
“Kami terus mendorong proses perizinan tersebut, dan sampai bulan Oktober 2017, sebagian besar persyaratan perizinan sudah selesai. Tinggal beberapa saja yang memang harus mendapat rekomendasi dari TABG, dan hingga kini, memang belum kami dapatkan, “ ujar Guntoro seraya menjelaskan kesulitannya menemui TABG karena ada diantara anggota tim yang berada di luar negeri.
Meski demikian Guntoro meyakini, dalam dua atau tiga pekan ke depan persoalan IMB ini bisa selesai. Sebab pihaknya menilai, keberadaan Mesjid Terapung tersebut nantinya menjadi keuntungan tersendiri bagi kota Bandung dan masyarakat sekitar lokasi Mesjid.
“Mudah mudahan dalam dua tiga minggu kedepan ini sudah selesai. Sebab saya mendapatkan informasi bahwa pak Walikota (Ridwan Kamil) sudah bertemu dengan pak Gubernur pagi tadi dan membahas masalah ini. Insyaallah tidak ada masalah dan semua jajaran Pemkot Bandung akan mendukungnya,” pungkasnya.
(Vetra)
