spot_img
Kamis 18 Agustus 2022
spot_img
More

    PT Panghegar Kana Properti Diambang Pailit, Ratusan Pemilik Apartemen Minta Kejelasan Sertifikat

    BANDUNG, Fokusjabar.id : Pemilik unit apartemen, condotel, dan komersial premises di komplek Grand Royal Panghegar (GRP), Jalan Merdeka No 2-4 Kota Bandung, tagih PT. Panghegar Kana Properti (PT PKP) untuk menyerahkan Akta Jual Beli serta sertifikat apartemen yang mereka beli.

    Ratusan pemilik ini tidak mau properti yang sudah mereka beli sejak lima tahun silam, menjadi objek pailit dan bisa dilakukan lelang kapan pun.

    “Proses jual beli unit apartemen itu sudah dilakukan sejak lama, rata-rata sejak tahun 2010 lalu. Sudah lima tahun silam. Sekarang, sekitar 109 pemilik datang minta bantuan kepada saya untuk menyelesaikan permasalahan mereka,” ujar Kuasa Hukum Pemilik Unit GRP, Singap A Pandjaitan pada sesi jumpa pers. Mingu (12/6/2016).

    Dikatakan Singap, saat proses jual beli yang dilakukan secara cash (tunai), lanjut Singap, PT PKP tidak langsung memberikan Akta Jual Beli maupun sertifikat apartemen. Mereka hanya menjanjikan jika sertifikat akan secepatnya diberikan dalam waktu satu atau dua bulan setelah pelaksanaan transaksi jual beli dilakukan.

    “Namun hingga lima tahun ini, sertifikat tersebut belum juga diberikan oleh PT PKP. Tapi klien kami ini merupakan pemilik yang sah, selain memiliki tanda bukti lunas pembelian apartemen, mereka pun sudah menetap dan tercatat sebagai pemilik dari unit apartemen,” tuturnya.

    Permasalahan sendiri muncul saat PT. PKP diketahui telah menjadikan sertifikat apartemen tersebut sebagai jaminan pinjaman ke PT. Bank Bukopin yang jumlahnya mencapai ratusan milyar. Saat ini, PT. Bank Bukopin telah mengajukan permohonan pembayaran kepada PT PKP dan menahan sertifikat apartemen tersebut. PT PKP sendiri, saat ini kondisinya diambang kepailitan serta proyek properti yang dibangun di beberapa lokasi pun justru merugi.

    Meski demikian, sebagai debitur, PT. PKP justru sedang dalam proses Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan Keputusan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 28 April 2016 No.37/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST. Permohonan PKPU kepada Pengadilan Niaga Jakarta Jakarta sendiri justru diajukan oleh PT Bank Bukopin.

    “Ini kan mengindikasikan jika unit apartemen GRP ini diminati. Tapi fakta sebenarnya, sebanyak 478 unit apartemen di GRP tersebut bukan lagi milik PT. PKP tapi milik perorangan yang jumlahnya mencapai sekitar 350 dan sudah dibayar lunas. Jadi unit apartemen tersebut cacat secara hukum jika dijadikan hak tanggungan oleh Bank Bukopin serta menjadi objek pailit,” ujarnya.

    Selain itu kata Singap, PT. PKP sendiri sebenarnya sudah melakukan pelanggaran pidana berat yakni Pasal 372 KUHP tentang penggelapan serta Pasal 266 KUHP tentang memberikan keterangan palsu dalam akta hak tanggungan,” paparnya.

    “Dan kalau mau dijadikan hak tanggungan, PT. PKP harus melakukan pembelian ulang kepada klien kami. Bila cara terpuji itu dilakukan, maka pelaksanaan jual beli pun dapat diperoleh melalui gugatan di pengadilan,” ucap dia.

     

    (ageng/yun)

    Berita Terbaru

    spot_img
    spot_img